Dana Pensiun Syariah Kurang Perhatian

Oleh : Maulana Farizil Qudsi, Mahasiswa S1 Departemen Ekonomi Syariah FE UNAIR, Jurnalis NURANi

Perkembangan perbankan syariah dan BPRS di Indonesia sangatlah pesat. Namun, ternyata perkembangan itu tidak diikuti oleh pengembangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari’ah. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi?. Berikut ulasannya.

Sampai bulan Februari 2010, Bank Indonesia (BI) mencatat, setidaknya telah terdapat 7 Bank Umum Syari’ah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 142 Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS). Nilai asset bank syariah nasional pun terus merangkak naik hingga mencapai angka Rp 48,71 Miliar. Melalui berbagai formulasi kebijakan dan program akselerasi, BI juga telah menargetkan pangsa pasar bank syariah terus naik. Hingga 2010, target yang terlaksana baru 2,4 persen dari seluruh pasar perbankan Indonesia.

Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut, seharusnya bisa mendorong perkembangan dana pensiun syariah. Namun, hingga kini, baru beberapa perusahaan yang menerbitkan produk dana pensiun syariah. Diantaranya adalah Bank Muamalat, Manulife (Principal Indonesia), Allianz, BNI, dan PT Asuransi Takaful Keluarga.

Seorang konsultan Ekonomi Syariah, yang juga seorang praktisi, Izzuddin Abdul Manaf, Lc. MA, menilai bahwa lambatnya pertumbuhan dana pensiun syari’ah dapat disebabkan beberapa faktor. Diantaranya adalah terbatasnya regulasi, serta belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.

Selain itu, ia menambahkan, bahwa lambatnya perkembangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah memang disebabkan karena produk ini tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. “Lebih sering atau cocok berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang ingin mengikutkan karyawannya ke DPLK. Bukan individu,” tuturnya.

Dalam konteks regulasi misalnya. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, berbeda halnya dengan dana pensiun syariah. “Belum ada satupun peraturaan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus,” katanya.

UU No.11/1992

Hambatan lain juga tertuang dalam UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (mudharabah mukayyadah/restricted investemnet) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah.

Produk mudharabah mukayyadah merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). “Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK Syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari return investasi jenis ini,” tulis Zudin dalam blognya.

Sayangnya, UU tersebut menganggap produk tersebut sebagai investasi langsung. Sehingga DPLK syariah diharuskan membuat anak perusahaan ketika hendak masuk ke investasi seperti ini. Bagi dana pensiun syariah, hal tersebut tentunya menjadi terlalu menyulitkan dan akan menghabiskan biaya yang besar.

Prospek Tinggi

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syari’ah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan.

Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun, manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan cadangan dana tersebut, ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun syariah, menurut saya, memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Alasan yang pertama adalah masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes. Pegawai swasta (employee) dan pegawai mandiri (self worker) yang jumlahnya sangat besar, tentu menjadi sangat potensial untuk menjadi target market program dana pensiun syariah.

Kedua, dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi segmented target atau captive market yang jelas bagi dana pensiun syariah.

Dan ketiga, rasa percaya, rasa memiliki, dan awarness masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

20130719-150131.jpg